PERMENDIKDASMEN NO 12 TAHUN 2026 "MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH"

Aturan Baru 2026

Permen Dikdasmen No. 12 Tahun 2026

Tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Catatan Penulis Mari pahami bersama aturan terbaru terkait MPLS untuk mewujudkan sekolah yang aman dan menyenangkan.

Apa yang berubah?

Peraturan ini secara resmi menggantikan Permendikbud No. 18 Tahun 2016. Tujuan utamanya adalah menanamkan budaya sekolah yang aman dan nyaman sejak dini pada murid baru.

• Sasaran: Murid baru di jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
• Durasi: Dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada minggu pertama awal tahun ajaran.
• Penyelenggara: Hanya Guru dan Tenaga Kependidikan. (Siswa dapat membantu dengan syarat ketat di tingkat SMP/SMA/SMK).

4 Materi Utama MPLS (Pasal 14)

Sekolah diwajibkan untuk menyampaikan materi utama demi menciptakan lingkungan belajar yang ramah:

1. Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
2. Pagi Ceria.
3. Sopan dan Santun Bermedia Sosial.
4. Budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.

*Sekolah dapat menambahkan materi pilihan sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan sekolah.

Hal yang Dilarang Keras (Pasal 21)

• Melakukan perpeloncoan atau segala bentuk tindak kekerasan.
• Melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun.
• Memberikan aktivitas atau atribut yang tidak relevan/tidak edukatif.
• Melibatkan Alumni sebagai penyelenggara MPLS.

⚠️ Sanksi Pelanggaran (Pasal 23) Panitia yang melanggar dapat dikenakan teguran tertulis, penundaan hak, pembebasan tugas, hingga pemberhentian jabatan.

Unduh salinan resmi Permen Dikdasmen No 12 Tahun 2026 selengkapnya di bawah ini:

📥 Download PDF Permen (10 Halaman)

PERMENRB NO 7 TAHUN 2026 "JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN"

PermenPANRB No 7 Tahun 2026 PermenPANRB 7/2026

Regulasi Baru Pendidikan

Ringkasan Aturan Baru Karir Guru & Pengawas

Kupas tuntas poin-poin krusial dalam PermenPANRB No. 7 Tahun 2026. Klik pada masing-masing menu di bawah ini untuk membaca penjelasan lengkapnya.

Unduh Dokumen Resmi

Peraturan ini secara resmi menggantikan PermenpanRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

Dalam aturan baru ini, pemerintah menyatukan dan mengklasifikasikan jabatan fungsional ke dalam satu payung besar bernama Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.

Terdapat 4 (empat) profesi yang masuk di dalamnya:

• Guru: Bertugas mendidik dan mengajar di jalur pendidikan formal (PAUD, Dikdas, Dikmen).
• Pamong Belajar: Bertugas mendidik dan mengajar di jalur pendidikan nonformal.
• Pengawas Sekolah: Bertugas memantau dan membina mutu di pendidikan formal.
• Penilik: Bertugas memantau dan membina mutu di pendidikan nonformal.

Sama seperti aturan JF masa kini, jenjang karir guru dan pengawas mutlak masuk dalam kategori Keahlian. Jenjangnya dibagi menjadi:

• Ahli Pertama (Hanya untuk Guru dan Pamong Belajar)
• Ahli Muda
• Ahli Madya
• Ahli Utama

Catatan: Pengawas Sekolah dan Penilik jenjang karirnya dimulai dari Ahli Muda, tidak ada Ahli Pertama.

Untuk bisa diangkat menjadi Guru atau Pamong Belajar (Pengangkatan Pertama), syarat minimal pendidikannya adalah S-1 (Strata Satu) atau D-IV (Diploma Empat). Khusus untuk Guru, wajib memiliki Sertifikat Pendidik.

Bagi Bapak/Ibu yang ingin menduduki jabatan puncak sebagai Pengawas Sekolah Ahli Utama atau Penilik Ahli Utama, syarat kualifikasi pendidikannya ditingkatkan menjadi minimal S-2 (Strata Dua).

Bagi Bapak/Ibu guru senior, pasti akrab dengan istilah Guru Pratama, Guru Muda, Guru Dewasa, atau Guru Pembina. Berdasarkan lampiran PermenpanRB 7/2026, istilah tersebut resmi dihapus dan disesuaikan menjadi jenjang Ahli.

Nomenklatur Lama (Gol)	Disesuaikan Menjadi
Guru Pratama/Muda (II/a - II/d)	Guru Ahli Pertama
Guru Madya/Dewasa (III/a - III/d)	Guru Ahli Pertama/Muda
Guru Pembina (IV/a - IV/c)	Guru Ahli Madya
Guru Utama Madya/Utama (IV/d - IV/e)	Guru Ahli Utama

Ini adalah poin transisi yang sangat krusial (Pasal 25 & 26). Bagi PNS Guru yang saat ini belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 (misalnya masih lulusan Diploma II/III):

1. Anda akan sementara diangkat dalam jabatan Guru Ahli Pertama.
2. Anda TIDAK AKAN mendapatkan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan sebelum lulus S-1/D-4.
3. Pemerintah memberikan batas waktu (deadline) paling lambat 4 (empat) tahun sejak aturan ini diundangkan (Mei 2026) untuk segera menyelesaikan pendidikan S-1.
4. Jika dalam waktu 4 tahun tidak memenuhi syarat S-1, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya.

Kabar baik bagi pahlawan tanpa tanda jasa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (Daerah Khusus). Pasal 20 menyebutkan bahwa guru di daerah khusus memperoleh:

• Kenaikan pangkat rutin secara otomatis.
• Kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali.

Siap Menghadapi Perubahan?

PermenpanRB No. 7 Tahun 2026 menuntut para ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Bagikan ringkasan ini ke rekan-rekan pendidik lainnya agar tidak tertinggal informasi!

Unduh File PermenPANRB

Tautan berhasil disalin!

Dokumen ini merupakan sarana sosialisasi independen berdasarkan Salinan PERMENPANRB NO 7 TAHUN 2026.
Pastikan merujuk pada dokumen hukum asli untuk kebutuhan administratif resmi.